Jakarta, Sidak Post.
Kontroversi renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan biaya yang sangat tidak masuk diakal terus bergulir. Selain menyedot biaya anggara Rp 20,7 miliar, proyek itu tanpa sepengetahuan ketua DPR Marzuki Alie yang notabene adalah Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Yang lebih menyakitkan lagi, sebanyak 191 Kursi untuk mengisi ruangan 10 X 10 meter persegi itu ternyata diimpor dari jerman. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat mengatakan, Kepada Sidak Post "Furnitur ergonomis memang identik dengan kemewahan, tetapi wajar demi kesehatan untuk anggota DPR, kalau rapat kan duduknya lama".
Ruang rapat di Gedung Nusantara II Betul-betul mewah, selain kursi impor, juga dilengkapi tiga televisi raksasa yang berukuran 3X2 meter.
Hal ini sangat menyakitkan pengusaha furnitur, para perajin furnitur
lokal sepertinya sudah tidak dihargai lagi. Padahal pemerintah sedang menggalakkan pemakaian Produk dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) M Hatta Sinatra, mengatakan , sebagai lembaga negara seharusnya pemerintah mendukung penggunaan produk dalam negeri. Selain mendorong industri lokal , juga menopang penyerapan tenaga kerja disektor mebel dan furnitur lokal. "sudah seharusnya tak boleh. Yang didorong itu harusnya produk dalam negeri, karena akan berdampak bagi produk dalam negeri berkembang, apalagi mereka itu DPR," Kata M Hatta kepada Sidak Post.
Hal senada juga di lontar oleh Anggota Soksi Jakarta, Nirwan Suroto, " DPR seharus menggunakan produk lokal saja, produk lokal tak kalah hebatnya dengan produk impor, sedangkan orang luar saja banyak yang memesan Furnitur dari indonesia, DPR sudah betul-betul melecehkan buatan anak bangsa. Saya heran untuk renovasi ruang rapat saja biayanya sampai mencapai Rp.20.7 miliar, Sebab, ruang sidang yang lama masih layak dipakai, Kalaupun diperbaiki, biayanya tak lebih dari Rp 500.juta. KPK harus menelusuri apakah biaya sebesar itu wajar atau memang ada Mark up yang sangat besar". Tuturnya.
Sementara itu Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN). Taufik Kurniawan juga mengeritik kemewahan dalam renovasi di Banggar DPR itu, Bahkan ia mengharamkan anggota DPR dari PAN untuk duduk di kursi impor itu.
Suasana di gedung DPR mulai memanas
mereka saling tuding menuding
Mark up renovasi ruang rapat Banggar senilai Rp.20,7 miliar. Tak satu pun pejabat di DPR yang mau bertanggung jawab, mereka cuci tangan termasuk Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekjen DPR Nining Saleh. Tidak mungkìn Marzuki Alie selaku ketua BURT tidak mengetahui rencana proyek itu," kata kordinator Investigasi dan Advokasi Fìtra Ucok Sky Khadafi dalam rilisnya, menurutnya kekagetan Marzuki Alie serta ancaman kepada sekjen untuk memecatnya hanyalah sebuah sandiwara belaka didepan Publik, dimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.
Juru bicara KPK Johan Budi, sudah menerima laporan dari Anggota Komisi III DPR Syarifudin, terkait renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR. Politisi Hanura melaporkan secara verbal terkait ada indikasi korupsi pada anggaran ruang rapat Banggar yang mencapai Rp 20,7 miliar. Laporan tersebut akan dipelajari KPK dan akan menindaklanjuti laporan Anggota Komisi III DPR. Syarifuddin.
@Bambang Purnama
Kontroversi renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan biaya yang sangat tidak masuk diakal terus bergulir. Selain menyedot biaya anggara Rp 20,7 miliar, proyek itu tanpa sepengetahuan ketua DPR Marzuki Alie yang notabene adalah Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Yang lebih menyakitkan lagi, sebanyak 191 Kursi untuk mengisi ruangan 10 X 10 meter persegi itu ternyata diimpor dari jerman. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat mengatakan, Kepada Sidak Post "Furnitur ergonomis memang identik dengan kemewahan, tetapi wajar demi kesehatan untuk anggota DPR, kalau rapat kan duduknya lama".
Ruang rapat di Gedung Nusantara II Betul-betul mewah, selain kursi impor, juga dilengkapi tiga televisi raksasa yang berukuran 3X2 meter.
Hal ini sangat menyakitkan pengusaha furnitur, para perajin furnitur
lokal sepertinya sudah tidak dihargai lagi. Padahal pemerintah sedang menggalakkan pemakaian Produk dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) M Hatta Sinatra, mengatakan , sebagai lembaga negara seharusnya pemerintah mendukung penggunaan produk dalam negeri. Selain mendorong industri lokal , juga menopang penyerapan tenaga kerja disektor mebel dan furnitur lokal. "sudah seharusnya tak boleh. Yang didorong itu harusnya produk dalam negeri, karena akan berdampak bagi produk dalam negeri berkembang, apalagi mereka itu DPR," Kata M Hatta kepada Sidak Post.
Hal senada juga di lontar oleh Anggota Soksi Jakarta, Nirwan Suroto, " DPR seharus menggunakan produk lokal saja, produk lokal tak kalah hebatnya dengan produk impor, sedangkan orang luar saja banyak yang memesan Furnitur dari indonesia, DPR sudah betul-betul melecehkan buatan anak bangsa. Saya heran untuk renovasi ruang rapat saja biayanya sampai mencapai Rp.20.7 miliar, Sebab, ruang sidang yang lama masih layak dipakai, Kalaupun diperbaiki, biayanya tak lebih dari Rp 500.juta. KPK harus menelusuri apakah biaya sebesar itu wajar atau memang ada Mark up yang sangat besar". Tuturnya.
Sementara itu Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN). Taufik Kurniawan juga mengeritik kemewahan dalam renovasi di Banggar DPR itu, Bahkan ia mengharamkan anggota DPR dari PAN untuk duduk di kursi impor itu.
Suasana di gedung DPR mulai memanas
mereka saling tuding menuding
Mark up renovasi ruang rapat Banggar senilai Rp.20,7 miliar. Tak satu pun pejabat di DPR yang mau bertanggung jawab, mereka cuci tangan termasuk Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekjen DPR Nining Saleh. Tidak mungkìn Marzuki Alie selaku ketua BURT tidak mengetahui rencana proyek itu," kata kordinator Investigasi dan Advokasi Fìtra Ucok Sky Khadafi dalam rilisnya, menurutnya kekagetan Marzuki Alie serta ancaman kepada sekjen untuk memecatnya hanyalah sebuah sandiwara belaka didepan Publik, dimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.
Juru bicara KPK Johan Budi, sudah menerima laporan dari Anggota Komisi III DPR Syarifudin, terkait renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR. Politisi Hanura melaporkan secara verbal terkait ada indikasi korupsi pada anggaran ruang rapat Banggar yang mencapai Rp 20,7 miliar. Laporan tersebut akan dipelajari KPK dan akan menindaklanjuti laporan Anggota Komisi III DPR. Syarifuddin.
@Bambang Purnama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar